Hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI dan fatwa Al Irsyad

Pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan keputusan dalam keikutsertaan warga Indonesia. Namun, pada kenyataannya dalam pemilu seringkali seorang tidak menggunakan hak pilihnya. Orang yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dikenal dengan istilah golput. Fenomena golput di Indonesia yang dimana penduduknya sebagian besar mayoritas beragama islam, terdapat respon yang berbeda dari MUI dan Al Irsyad mengenai golput. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan fatwa MUI dan fatwa Al Irsyad mengenai golput?. 2. Bagaimana analisis komparatif fatwa MUI dan fatwa Al Irsyad mengenai golput?. Data penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian keputakaan. penelitian dihimpun melalui sumber-sumber tertulis. Pengumpulan data yang digunakan berupa literatur yang berkaitan dengan MUI dan Al Irsyad. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, bahwa MUI berpendapat bahwa hukum orang yang melakukan golput dengan sengaja adalah haram, sedangkan Al Irsyad memiliki pendapat lain bahwa orang yang melakukan golput diperbolehkan dikarenakan seseorang tersebut tidak mampu memilih. Kedua, MUI dan Al Irsyad memiliki persamaan, yakni sama-sama menggunakan kaidah fikih “melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya diantara dua mudharat, dan sama-sama menganjurkan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. untuk perbedaannya yaitu berbeda mengenai pengambilan hukum. Sejalan dengan paparan kesimpulan diatas, maka untuk lebih baik kedepannya penulis memberikan saran untuk seluruh masyarakat, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, mengingat negara Indonesia negara demokrasi, dan salah satu bentuk demokrasi dengan berpartisipasi dalam pemilu. Apabila kebingungan memilih pemimpin maka pilihlah yang mendekati dalam ketentuan syariat islam. Hindari melakukan golput karena suara rakyat bakal menentukan siapa yang akan dipimpin, dan nasib negara selama 5 tahun yang akan datang.