Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Implementasi Perda Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep 2013-2033

Dengan menggunakan pendekatan sosial legal studies. Langkah langkah yang dilakukan yaitu, dokumentasi dan wawancara dengan DPRD Sumenep, Dinas Pariwisata, UPT Pantai Lombang, Kepala Desa Lombang dan 3 (tiga) orang warga sekitar. Analisis yang digunakan yaitu deskripif-analisis dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif di sini, yakni dengan menggambarkan secara rinci tentang hasil data dari lapangan yang berisi wawancara serta dokumentasi secara mendalam terkait objek penelitian dengan mengemukakan teori yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan yang terjadi dikawasan pariwisata Pantai Lombang dilakukan oleh beberapa oknum dari masyarakat dan pemerintah setempat yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hal di atas, saran penulis ialah agar pemerintah kabupaten sumenep memberikan tindakan tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dalam lingkungan pemda agar penyelewengan zonasi di pantai lombang dapat mendapat pengawasan dan pelaku dapat di tindak tegas. Karena pantai lombang merupakan kawasan pariwisata yang di atur dalam Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 77 Tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.