Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat; (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan terhadap kasus (case approach) sehingga didapatkan sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif disusun secara sistematis, sehingga menjadi uraian sistematis terkait Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat serta selanjutnya bahan hukum tersebut ditinjau dengan teori Hukum Islam yaitu Fiqh Siyāsah. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Yang pertama, bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT secara aspek prosedur dan substantif tindakan Pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet ini dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Namun dari sisi asas kemanfaatan hukum Pemerintah melakukan hal yang tepat dengan mengambil langkah yang praktis sehingga pemerintah memutuskan mengambil sikap untuk tenangkan dahulu baru jalankan situasi normal. Kedua, bahwa dalam fiqh siyāsah permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan dengan prinsip Al Mashlahah, sejalan dengan kasus yang terjadi pada masa jabatan khalifah Abu Bakar terkait perintah kodifikasi Al-Qur’an. Selaras dengan temuan penelitian diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah diharapkan pemerintah telah memiliki pertimbangan keputusan atau kebijakan yang sesuai apabila terjadi keadaan darurat dengan diskresi sebagai bagian dari ikhtiar untuk menciptakan kemaslahatan umum dalam rangka memelihara keutuhan, persatuan, serta keamanan negara.