Tinjauan fiqh siyasah terhadap kekosongan jabatan direktur keuangan Kebun Binatang Surabaya dalam peraturan daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2014

Skripsi ini menyatakan pertanyaan yang hendak dijawab dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan Kebun Binatang Surabaya?. Skripsi ini adalah hasil penelitian Normatif dengan menggunakan meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini Pertama. Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014. Hal ini merupakan penyimpangan jika ditinjau baik secara yuridis maupun prinsip good corcporate governance. Kepala Daerah Kota Surabaya harus secepatnya mengangkat Direktur Keuangan yang baru. DPRD juga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan krisis ini, salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah, sesuai prinsip checks and balances. Kedua, Dalam fiqh siyasah dusturiyah, setiap organ Negara baik imamah/khalifah maupun ahlul halli wal aqdi dalam mejalankan tugas dan fungsinya wajib tunduk pada qanun. Dalam kasus ini tindakan pembiaran Walikota dan DPRD Kota Surabaya terhadap kekosongan jabatan Direktur Keuangan PD Taman Satwa Kota Surabaya adalah bertentangan dengan perintah qanun Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2014. Hal ini bertentangan dengan konsep fiqh siyasah dusturiyah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas tertinggi dalam wilayah hukum kebun binatang surabaya yakni Walikota Surabaya harus secepatnya mengangkat Direktur Keuangan yang baru, sesuai dengan amanat Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014, serta peran DPRD Kota Surabaya Lebih mengoptimalkan fungsi controlling dan checks and balances dalam rangka mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.