Analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi pengawasan badan permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Data penelitian dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan para pihak yang tergabung dalam pembangunan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pembangunan Desa sudah maksimal sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sesuai sasaran yang telah di tentukan karena ada tim pekerja lapangan yang sudah di tunjuk untuk melakukan pengelolaan Pembangunan. Dalam hal ini ssesuai dengan Fiqh Siyasah Tanfidhiyah, Wazir Tanfidhiyah bertugas membantu khilafah dalam hal administrasi dengan maka sudah sesuai dengan BPD yang juga memunyai tugas membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.