Problematika kelembagaan komisi pemberantasan korupsi dalam sitem ketatanegaraan

Secara kelembagaan kedudukan KPK tidak memiliki dasar hukum dalam UUD NRI 1945, melainkan hanya disebutkan dalam Undang- Undang, dibentuk melalui legislasi umum. Hal tersebut menjadi celah dalam menghasilkan sebuah produk hukum yang progresif setelah direvisi dalam undang-undang terbarunya UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memunculkan permasalahan yang serius, dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi kelembagaan Komisi pemberantasan korupsi dalam UUD NRI 1945, dan bagaimana Idealitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach), Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan, pertama. kedudukan KPK sebagai lembaga independen yang di atur dalam undang-undang belom cukup kuat dalam upaya pemberantasan korupsi, pelemahkan KPK terjadi setelah di revisinya Undang-Undang KPK No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua secara kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga independen dalam menangani pemberantasan korupsi di indonesia, perlu diperkuat kelembagaannya dengan mendudukannya sebagai constitusional organ, dan harus diperjelas dalam pasal peraturan perundang- undangan tentang kewenangan dan fungsi. Keberadaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga independen y perlu didukung secara penuh, dengan cara memasukan KPK sebagai constitusional organ agar kinerja KPK lebih efisien dan efektif dalam pemberantasann tindak pidana korupsi.