Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam Sema No. 3 Tahun 2018

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat? Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018? Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research), data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi.Data yang dikumpulkan berkaitan dengan hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018 yaitu data primer dan sekunder.Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Nganjuk berbeda pendapat mengenai hak istri dalam cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.Para hakim yang setuju karena memandang aturan tersebut sebagai terobosan baru untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum.Sedangkan yang kurang setuju dikarenakan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Hukum Islam dan pelaksanaanya tidak mengandung kepastian hukum.Hukum Islam memang tidak mengenal cerai gugat, tetapi jika ditarik dari dua unsur cerai gugat yaitu “perceraian yang datangnya dari istri” dan “talak bā’in”, maka perempuan dalam cerai gugat tidak berhak atas nafkah ‘iddah dan mut’ah.Sehingga telah benar pendapat hakim yang mengatakan aturan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan berdasarkan Hukum Positif, melalui Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 78 dan Pasal 86Undang-Undang Peradilan Agama secara implisit telah memberikan ruang untuk pemberian nafkah dalam cerai gugat. Kemudian SEMA No. 3 Tahun 2018 ini lahir sebagai wujud terangnya. Disusul dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang berisi tentang penahanan akta cerai dan juga surat edaran badilag mengenai format surat gugatan terbaru. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga pantas saja hakim khawatir dengan pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah dalam cerai gugat. Saran dari penelitian ini adalah pengadilan sebaiknya menerapkan regulasi SEMA No.3 Tahun 2018 beserta turunannya ini agar masyarakat mengetahui peluang dan hak-hak yang sebenarnya ia dapatkan, terlepas dari bagaimana hakim memberikan pertimbangan di dalam persidangan.