Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan aparat kepolisian republik indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan aksi unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Pamungkaz, Billyco Windy (2020) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan aparat kepolisian republik indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan aksi unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[thumbnail of Billyco Windy Pamungkaz_C05216010 OK.pdf] Text
Billyco Windy Pamungkaz_C05216010 OK.pdf

Download (662kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siya ̅sah Terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998”. Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut perundang-undangan yang berlaku. Penulisan skripsi ini menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? dan 2) Bagaimana Analisis Fiqh Siya ̅sah terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa?.Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data disusun dan dianalisis melalui pengkajian Kewenangan melalui Undang-Undang untuk menggali dan mendapatkan data tentang Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada sehingga penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif Siya ̅sah Dusturiyah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait perlindungan keamanan unjuk rasa terutama menyampaikan pendapat dimuka umum, berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan maka kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Fiqh Siya ̅sah, karena dalam konsep Fiqh Siya ̅sah aparat kepolisan tidak diperkenankan melakukan kekerasan. Hal tersebut sudah menyalahi kekuasaan dan kewenangan kepolisian yang seharusnya mengamankan aksi, hal tersebut juga sudah mencederai kewenangan kepolisian yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi umat.Pada akhir penulisan skripsi ini, maka saran dari penulis adalah seharusnya aparat kepolisian lebih memahami tentang kewenangan untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa supaya bisa melakukan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.Selanjutnya aparat kepolisian tidak diperbolehkan semena-mena melakukan kekerasan terhadap massa aksi baik dengan cara memukul bahkan sampai menembakkan senjata api kepada massa aksi

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined])
Uncontrolled Keywords: Aksi untuk rasa; unjuk rasa
Subjects: Fikih > Fikih Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Billyco Windy Pamungkaz
Date Deposited: 29 Jun 2023 10:13
Last Modified: 29 Jun 2023 10:13
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/56668

Actions (login required)

View Item
View Item