Kajian hukum pidana islam bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak: studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan atau field research dimana hal ini merupakan suatu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan dan fenomena dengan jelas untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pamekasan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan, akan tetapi penurunan ini tidak begitu signifikan untuk ukuran Pamekasan yang tidak terlalu besar. Adapun data kasus pelecehan seksual yangt diperoleh sepanjang tahun 2018-2020 berkisar antara 9-15 kasus pertahun. Diantara kasus tersebut terjadi anatara anak SD dan korbannya anak TK, kemudian anak SMA dengan pacaranya anak SMP, dan seorang Kiyai dengan 7 santrinya. Kasus pelecehan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan intelektual/agama, keluarga, lingkungan, teknologi/media, dan nafsu. Namun kasus ini tidak sampai ke pengadilan dan pelaku bebas karena keluarga tidak mau melaporksann ke polisi. Pelecehan seksual merupakan bentuk jari>mah ta’zi>r karena berkaitan dengan kehormatan. Terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan harus benar benar memfasilitasi dan memberikan pendampingan sampai ke meja persidangan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat anak seperti pada kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban khususnya pada kasus pelecehan seksual dengan baik dan tegas, agar kasus pelecehan seksual di Kabupaten Pamekasan terus menurun. Untuk Kabupaten Pamekasan sendiri, diharapkan ada lembaga khusus rehabilitasi anak sebagai perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).