Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim tentang sanksi tindak pidana persetubuhan pada anak: studi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 247/Pid.Sus/2021/Pt.Sby

Skripsi yang berjudul ―Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 247/Pid.Sus/2021/Pt.Sby)‖ ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PT.Sby. Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Dalam Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PT.Sby. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Selanjutnya, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, dan terakhir data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan yaitu: Pertama, putusan yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tinggi surabaya Nomor: 247/Pid.Sus/2021/PT.Sby tidak sesuai, karena di bawah batas minimal khusus ketentuan pasal yang didakwakan. Namun, setelah merujuk pertimbangan hakim mengenai penjatuhan hukuman di bawah batas minimal ketentuan pasal, maka demikian masuk dalam kekuasaan hakim yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana penyimpangan tersebut menjadi jalan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, tepatnya dalam perkara ini hakim menggunakan metode argumentasi penghalusan hukum. serta berdasarkan asas Res Judicato Pro Veritate Habetur, artinya putusan pengadilan/hakim dianggap benar sehingga ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku persetubuhan anak dalam hukum pidana islam masuk kepada jarimah zina, terhadap perbuatan tersebut dikenai hukuman had. Status pelaku dan korban yang jejaka dan gadis maka perbuatan tersebut masuk kedalam zina ghairu muhsan yang dikenai hukuman jilid 100 kali juga pengasingan. Dalam hal ini anak korban tidak dikenai hukuman had zina karena terdapat unsur syubhat berupa pemaksaan terhadap korban, maka terdakwa saja yang akan dikenai hukuman had. Saran untuk aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam suatu perkara, hendaknya lebih jeli dalam memilih dan menerapkan metode penemuan hukum. Sehingga ketika perkara yang sedang ditangani dikaitkan dengan metode penemuan hukum yang relevan dan sesuai, maka akan melahirkan putusan yang bernilai keadilan serta bermanfaat bagi para pencari keadilan.Saran untuk masyarakat agar lebih mengedukasi anak-anak mengenai reproduksi sejak dini, sehingga kedepannya anak akan didapati pemahaman yang luas dan terhindar dari kejahatan seksual.