Analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 terhadap pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah di Desa Tlogobendung Gresik

Berawal dari keresahan penulis akan sebuah praktik kompensasi yang dilakukan dengan mekanisme yang mirip dengan sewa-menyewa, penulis mulai mempertanyakan tentang “bagaimana praktik kompensasi dan bagaimana analisis atau pandangan hukum Islam serta fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendug Gresik tersebut?”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menghimpun beberapa data yang didapat dari wawancara, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mengolah data-data tersebut menjadi sebuah gambaran jelas akan praktik yang terjadi di Desa Tlogobendung.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik yang dilakukan kurang sejalan baik dengan hukum Islam tentang ketentuan-ketentuan Ta‘wīd serta MUI yang menyatakan bahwa salah satu syarat klaim kompensasi atau ganti rugi hanya diperbolehkan untuk kerugian yang bersifat riil serta tidak diperbolehkan penyebutan nilai kompensasi yang harus dibayar di awal akad, hal ini dapat dilihat dalam Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 ketentuan umum poin Pertama dan ke Tiga.Sejalan dengan kesimpulan di atas, adanya praktik yang tidak sejalan ini disebabkan perlunya pemerintah setempat untuk melakukan penertiban rutin untuk pedagang kaki lima agar tidak melapak di badan jalan yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki. Serta membuat tempat lapak resmi dengan harga murah yang tidak memberatkan pelapak yang menyewa sebagai bentuk win-win solution antara pemerintah, pemilik rumah, pejalan kaki serta pedagang kaki lima di Desa Tlogobendung.