Implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif hak asasi manusia

Tesis ini difokuskan pada pelaksanaan operasi militer yang diharapkan dapat memberi perlindungan HAM terhadap masyarakat Papua. Terdapat dua rumusan masalah, melingkupi: Pertama, bagaimana kebijakan operasi militer di Papua; Kedua, bagaimana bentuk implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Socio-legal. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan operasi militer merupakan rangkaian tugas (misi) tertentu berupa pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Pada pra reformasi dan pasca reformasi kebijakan operasi militer terbilang sangat tertutup dan dilakukan secara masif. Berikut operasi-operasi di Papua, diantaranya: (1) operasi Trikora, (2) operasi Sadar, (3) operasi Baratayuda, (4) operasi Wibawa, (5) operasi pamungkas, (6) operasi senyum, (7) operasi Gagak I dan II, (8) operasi Kasuari I dan II, (9) operasi Rajawali I dan II. Dalam implementasi kebijakan operasi militer di Papua memperlihatkan kurangnya pengawasan dan pengendalian. Masyarakat kerap mengalami penyiksaan dan penganiayaan akibat sikap tidak profesionalnya aparat. Di sisi lain, konfrontasi antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata menimbulkan berbagai macam kekerasan dan korban jiwa secara terus menerus, dengan begitu telah mencederai hak-hak asasi yang melekat dimiliki setiap orang, tanpa mengenal atribusi-atribusi yang dimiliki secara personal sebab sifat dasarnya yang universal, semestinya harus dijunjung tinggi, dihormati, diakui dan dilindungi.