Tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran dinas sosial dalam peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 13 tahun 2012 mengenai penanggulangan tingginya angka kemiskinan: studi di Kabupaten Gresik

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian Etnografi (field research). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telaah teks dan wawancara Dinas Sosial, dan masyarakat miskin. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori Fiqih Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama , implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan peraturan berupa upaya-upaya, program, aksi, kegiatan yang digunakan instansi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani, membina dan memberdayakan fakir miskin di Kabupaten Gresik. Kedua, Kementerian Sosial yang memiliki kewenangan menangani fakir miskin, dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah kewenangan yang sama terdapat pada Wazir al-Tanfidz karena kementerian adalah pembantu kepala negara dalam hal pemerintahan. Dalam wilayah Kabupaten Gresik terdapat Dinas Sosial yang dimana turunan dari Kementerian Sosial yang salah satu tugasnya menangani fakir miskin. Dalam observasi yang peneliti lakukan penanganan fakir miskin di wilayah Kabupaten Gresik masih kurang maksimal yang berdampak pada tingginya tingka kemiskinan. Setelah peneliti melakukan wawancara ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut: pertama, kurang nya komunikasi antar instansi sehingga menghambat kinerja Dinas Sosial dan yang kedua salah sasaran pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin. Maka dari itu, disarankan agar Dinas Sosial dan Intansi terkait dapat menjalin kerjasama dengan cara mengupdate data fakir miskin sehingga penyaluran bantuan sosial tidak lagi salah sasaran dan melakukan pemberdayaan fakir miskin agar masyarakat mempunyai keterampilan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi.