Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” ini adalah hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. 2) Bagaimana Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Skripsi ini juga merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentatif dan studi pustaka (library research). Penelitian ini juga menggunakan metode (normative law research) yaitu metode hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis sebgai bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini mennyimpulkan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memiliki tujuan baik tetapi dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terdapat frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang dapat memberikan celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum. Dengan adanya hal tersebut maka Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dalam pembentukan peraturannya masih belum sesuai dengan aturan karena adanya pertentangan antar peraturan. Sejalan dengan hal tersebut Implementasi konsep Wizarah dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah Tanfidhiyah kurang muncul karena terdapat pertentangan antar Qanun. Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan perundnag-undangan. Serta dapat melakukan revisi terhadap peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.