Analisis yuridis terhadap ketentuan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan poligami: studi atas putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif ,dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor Register 675/Pdt.G/2018/PA/Ptk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor Register 2863/Pdt.G/2021/PA.lpk. sebagai dataa primer dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan beberapa karya tulis yang berkenan dengan ketentuan mediasi untuk pembatalan dalam perkawinan yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis deskrifptif pola pikir deduktif. Berdasarkann analisis yuridis terhadap ketentuan mediasi perkara pembatalan dalam perkawinan pada putusan nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk hakim mengupayakan mediasi guna menyelsaikan perkara pembatalan dalam perkawainan untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 dan juga undang-undang pasal 65 nomor 7 tahun 1989 j.o pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dimana hakim pemeriksa mewajibkan kepada kedua pihak yang berpekara untuk melaksanakan mediasi, guna untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mempunyai perkara sehingga dapat adanya perdamaian dan gugatan dalam perkawinan dapat dicabut. Tetapi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 huruf (d) pembatalan perkawinan tergolong dalam perkara yang dikecualikan dan juga dalam KMA/032/SK/IV/2006 point (5) halaman 83 juga menjelaskan bahwasannya pembatalan perkawinan tergolong dalam perkara yang tidak wajib mediasi. Maka dari itu seharusnya dalam pembatalan perkawinan tidak seharusnya melakukan mediasi karena dalam perkara tersebut ada unsur-unsur yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum. Sedangkan dalam putusan nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk hakim tidak melakukan mediasi dalam perkarra pembatalan perkawinan karena hakim merujuk pada PERMA No.1 Tahun 2016 dan juga KMA/032/SK/IV/2006 sehingga bagi hakim dalam perkara pembatalan perkawinan tidak layak untuk dilakukan mediasi. Dengan kesimpulan diatas penulis mengharapkan penegak hukum terutama hakim hendaknya cermat dalam penggunaan mediasi untuk perkara perdata dalam pengadilan, guna terciptanya keadilan kepada pihak yang berpekara. Serta penulis berharap kepada pembuat undang-undang agar menjelaskan lebih jelas dalam penggunaan mediasi untuk perkara perdata.