Pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik: studi pasca ditolak uji materiil AD ART Partai Demokrat

Partai Demokrat, dinilai tidak menjunjung tinggi supremasi hukum dan polah pelembagaannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi sehingga diajukan Uji Materiil AD ART Partai Demokrat di MA. Putusan MA No.39 P/HUM/2021 Tentang Uji Materiil AD ART Partai Demokrat, memutuskan bahwa “permohonan tidak dapat diterima”. Sehingga menimbulkan dua permasalahan Pertama, mengapa AD ART Parpol tidak termasuk regulasi yang dapat di Uji Materiil Oleh MA; Kedua, Lembaga mana yang berwewenang menguji Materiil AD dan ART Parpol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (normative legal research), dengan pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan MA No. 39 P/HUM/2021, menyatakan “permohonan tidak dapat diterima”, dengan alasan AD dan ART Parpol tidak memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu unsur “mengikat secara umum dan lembaga pembentuknya”. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, secara yuridis AD dan ART Parpol tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undang, namun secara meteriil materi muantan norma yang diatur Parpol dalam AD dan ART merupakan atribusi langsung dari UU Parpol, dan UU Parpol merupakan pengejawantahan dari Pasal 28, 28C ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2). Penting untuk dilakukan Uji Materiil terhadap AD dan ART Parpol di Indonesia, guna mencegah polah pelembagaan Parpol secara dinasiti, dan otoriter karena constitutional importan Parpol sangat signifikan bahkan sejajar dengan lembaga negara, serta untuk mewujudkan konstitusionalisme dan perlindungan hak politik warga negara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, Kemenkumham merapakan Lembaga yang tepat untuk menguji materiil AD dan ART Parpol, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan represif dan pendekatan preventif.