Upaya pemerintah provinsi Jawa Timur dalam pelindungan pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2012/konvensi internasional perlindungan pekerja migran Tahun 1990

Seiring dengan derasnya pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur beserta permasalahannya yang masih tetap eksis, kebutuhan untuk membentuk produk hukum turunan berupa peraturan daerah menjadi penting. Dengan metode penelitian kualitatif-deskriptif, serta sumber data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum cukup dikatakan sebagai tahapan terakhir dalam implementasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk turut berpartisipasi dalam agenda pelindungan pekerja migran Indonesia melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Peneliti menemukan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur ialah berupa pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, pelatihan keterampilan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, peningkatan fasilitas pelindungan pekerja migran Indonesia dan penguatan sinergitas lembaga vertikal. Meskipun demikian, komitmen pemerintah daerah beserta lembaga sejajar menjadi indikator utama dalam keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.