Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa statue approach. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu siyasah dusturiyah.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kode etik penting bagi aparat penegak hukum. Anggota Polri yang telah melanggar Peraturan Kode Etik Profesi Polri, akan menjalani proses tahapan penegakan KEPP terlebih dahulu kemudian diberikan sanksi berupa tindakan administrasi sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ditinjau dalam konteks siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri dalam hal ini terkait wewenang muhtasib yang mana untuk mengatasi kemungkaran pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dilakukan oleh anggota kepolisian.