Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp. tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/ 2019/PN Ktp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp, bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik penelitian normatif kemudian dianalisis secara kualitatif mengunakan pendekatan secara deskriptif analisis. Yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diuraikan. Bahan hukum yang digunakan berupa sebuah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum yang lainnya mengunakan bahan hukum sekunder yang berupa kajian-kajian pustaka, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan mengenai illegal logging. Penelitian ini di analisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus hukum pidana islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp. menyatakan bahwasanya terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) Bulan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 yang disebutkan dalam pasal 83 bahwasannya terdakwa dihukum dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jika dikaji menurut hukum pidana Islam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini merupakan perbuatan baru yang belum ditetapkan dalam hukum Islam maka dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah ta’zir. Dari kesimpulan diatas, diharapkan kepada seluruh masyarakat serta penegak hukum pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan, supaya senantiasa tetap terjaga untuk kehidupan yang akan datang.