Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 terhadap amar penerapan denda dalam akad murabahah: studi putusan nomor. 003/Pdt.G.S/2020/Pa. Sby

Data yang disajikan penulis berasal dari website direktori mahkamah agung terhadap putusan pengadlian agama No.003/Pdt.G.S/2020 tentang sengketa wanprestasi dalam akad murabahah. Selanjutnya, data dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dan pola fikir deduktif yakni menggunakan teori fiqh murabahah dalam hukum islam dan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran selanjutnya dipakai untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 003/Pdt.G.S/2020 tentang sengketa wanprestasi dalam akad murabahah.untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai dudukan perkara tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan akumulasi denda. (2) Menurut analisis Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sesuai dikarenakan nasabah tidak bisa dikenakan denda apabila mengalami force majeur. Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam mempertimbangan dan memutuskan suatu perkara juga berdasarkan Hukum Islam agar kompetensi absolutnya jelas dan tidak diragugan