Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap problematika taukīl wali bi al kitābah bagi imigran ilegal: studi kasus KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research), skripsi ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana problematika Taukīl Wali Bi Al Kitabāh bagi imigran ilegal studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir dan Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap problematika Taukīl Wali Bi Al Kitabāh bagi imigran ilegal studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir.Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis dengan deskriptif dengan pola pikir deduktif agar penjelasan menjadi sistematik mengenai problematika Taukīl Wali Bi Al Kitabāh bagi imigran ilegal yang kemudian dianalisis dengan analisis yuridis.Bentuk problematika Taukīl Wali Bi Al Kitabāh bagi imigran ilegal yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir ialah walinya seorang imigran ilegal dan tidak memiliki identitas resmi sehingga tidak bisa membuat surat Taukīl Wali Bi Al Kitabāh dihadapan KBRI, PPN/PPN LN. Memurut KHI, UU Perkawinan dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan wali seorang imigran ilegal sehingga ini menjadi problematika perwalian bagi calon pengantin perempuan ketika pelaksanaan akad nikah. Kemudian dalam pandangan hukum Islam problematika Taukīl Wali Bi Al Kitabāh bagi imigran ilegal dikembalikan teori maslahah masuk ke dalam kategori maslahah hajiyah (maslahah primer) yaitu pernikahan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Maka dalam hal ini jika pernikahan jimmy dan anita nur evita tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan.Mengusulkan kepada Kementrian Agama dan Dirjen Bimas Islam untuk merevisi regulasi yang berkaitan dengan Taukīl Wali Bi Al Kitabāh. Kemudian mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar regulasi keimigrasian ketika hendak merantau ke luar negeri sehingga nantinya tidak berdampak kepada pernikahan anaknya.