Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor Di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memaparkan teori hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk mengetahui status hukum dari praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh dilaksanakan seperti sewa-menyewa pada umunya. Cara penyewaan traktor cukup datang kerumah pemilik dan melakukan akad secara lisan serta disepakati pembayaran upah diakhir secara tunai setelah sawah selesai dikerjakan Namun, masih terdapat beberapa penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar upah secara tunai dan mengambil keputusan secara sepihak untuk menyicil atau menangguhkan, hal ini tentu merugikan pihak peyewa. Praktik penyewaan tarktor di Desa Tagungguh sah menurut hukum Islam namun, masih terdapat kecacatan pada bagian upah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 praktik penyewaan ini melanggar ketentuan mengenai mu’jir yang harus memiliki kemampuan untuk membayar ujrah dan ketentuan ujrah yang dibayarkan sesuai kesepakatan. Berlandaskan pemaparan di atas penulis memberikan saran kepada penyewa traktor untuk memenuhi kewajibannya dan jujur mengenai kemampuannya untuk membayar upah karena pada dasarnya penyewaan ini untuk saling tolong menolong dan hendaklah memahami situasi dan kondisi yang ada. Untuk pemilik traktor bersikaplah lebih tegas dan membuat beberapa sistem pembayaran upah yang disesuaikan dengan kemampuan penyewa.