Tinjauan fiqh siyasah terhadap penanggulangan kejahatan digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara serta hambatan-hambatan BSSN dalam menanggulangi serangan siber baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 yang dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen serta menggunakan penafsiran sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, selanjutnya data dianalisis dalam teori fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengawasi keamanan siber dan menjamin terselenggaranya program pemerintah agar melindungi dari kejahatan cyber crime secara efektif dan efisien. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 merupakan aturan yang dikhususkan pemerintah dengan dibentuknya lembaga yang menjaga keamanan siber dan sandi yang mempunyai tugas khusus. Dalam analisis fiqh siyasah BSSN termasuk kedalam kategori lembaga negara bantu, yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu BSSN dalam fiqh siyasah masuk kedalam wazir at-tafwid yaitu sebuah lembaga bantu yang pernah dibentuk di masa Khalifah Abbasyiah untuk membantu khalifah.