Penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam rekrutmen penjabat kepala desa menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan prespektif Fiqh SiyaSah: studi putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sby

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Penyalahgunaan Weweang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan, diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yaang membahas mengenai pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Terjadinya penyalahgunaan wewenang pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo dalam hal pemilihan penjabat kepala desa yang jabatannya kosong dengan menambahkan syarat berupa memberikan imbalan dan membiarkan Hasan Aminuddin yang tidak memiliki kewenangan dalam sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik karena adanya praktik KKN. Oleh karena itu dalam putusan tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Kedua, penelitian ini berfokus pada fiqh siyasah khususnya fiqh siyasah idariyah tentang Imarah. Jika dilihat dari tugas dan wewenang seorang pemimpin wilayah dengan konsep Imarah dalam sistem pemerintahan Islam, maka yang paling mendekati dengan penyalahgunaan wewenang kepala daerah pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Imarah Istikfa’. Imarah Istikfa’ memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal tersebut ada batasannya sesuai dengan yurisdiksi kepemimpinannya. Oleh karena itu, hubungan antara Imarah Istikfa’ dengan kepala daerah memiliki kesamaan syarat dan tupoksinya. Syarat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya, harus amanah, tidak korupsi, dan tidak mengambil kesempatan apapun dengan menggunakan jabatannya.