Analisis putusan hakim tentang wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah Bakti Makmur Indah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah: studi putusan nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.

Skripsi ini bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian penulis dalam hal menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah dan bagaimana analisis putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berisi tentang pemaparan data yang telah ditemukan sehingga memperoleh suatu gambaran untuk menjawab suatu permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan sumber data sekunder kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan teori tentang akad al-murabahah dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris dari debitur yang melakukan perjanjian atas pembiayaan akad al-murabahah nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah telah terbukti melakukan wanprestasi melalui pertimbangan hakim yang berlandaskan bukti-bukti dari Penggugat, pengakuan para pihak, serta dasar hukum yang digunakan pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Didalam pertimbangan hukum hakim tersebut tidak sepenuhnya berlandaskan KHES dan beberapa kurang tepat dalam menjadikan dasar hukum. Sehingga hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sesuai dengan amar Putusan yang ada pada perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan sebaiknya Majelis Hakim dalam mengambil sebuah pertimbangan harus lebih teliti dalam menjadikannya sebagai dasar hukum. Hakim dapat mencantumkan tambahan dalil-dalil ekonomi syariah seperti ayat Al Quran dan Hadits yang menyangkut mengenai ekonomi syariah di dalam putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan menghasilkan putusan yang berkualitas.