Analisis yuridis atas fatwa MUI tentang cryptocurrency sebagai alat tukar melalui aplikasi Indodax

Skripsi ini dilakukan berangkat dari dua rumusan masalah, antara lain: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman cryptocurrency sebagai alat tukar, (2) Bagaimana dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman cryptocurrency sebagai alat tukar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang dilakukan menggunakan cara membaca jurnal, buku-buku ilmiah, skripsi, website resmi Indodax yang berguna untuk mengumpulkan data mengenai praktik transaksi cryptocurrency sebagai alat tukar melalui aplikasi indodax tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan pola fikir deduktif yang dilakukan dengan cara menjelaskan teori-teori tentang Fatwa MUI tentang Cryptocurrency untuk menganalisis permasalahan tentang Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman cryptocurrency sebagai alat tukar, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pengayom umat Islam sudah tepat, yakni dengan tegas menyatakan bahwa menggunakan cryptocurrency sebagai alat tukar ialah haram. Keharaman tersebut berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan praktiknya, (2) Berdasarkan dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman cryptocurreny sebagai alat tukar. yakni praktik tersebut mengandung gharar dan dharar meskipun dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan bersama. Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis menyarankan (1) sebaiknya untuk bertransaksi alangkah bagusnya melakukan pembayaran menggunakan Rupiah sebagai Alat transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Rupiah Mata Uang yang sah di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga untuk menghindari gharar dan dharar yang menyebabkan ketidak jelasan dan kerugian dalam bertransaksi, (2) alangkah baiknya jika pemerintah segera membuat regulasi terkait cryptocurrency untuk melindungi masyarakat.