Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah nomor 2 tahun 2021 tentang kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan peenlitian yang dijabarkan dalam dua rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana impementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 terhadap kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan melakukan sebuah penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sidaorjo. Proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Tahapan analisis yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menganalisa data-data yang telah diperoleh yang mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan 2 kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 masih belum terimplementasi dengan baik dikarenakan dalam proses penyaluran terdapat masyarakat yang tidak memiliki usaha justru mendapatkan dana bantuan tersebut. Atas dasar tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berinisiatif memberikan program bantuan lainnya. Kedua, Pada mulanya, adanya BPUM ini telah sesuai dengan tujuan daripada fiqh siya>sah dimana dapat mensejahterakan masyarakat di sebuah negara. Akan tetapi, dalam penerapannya, karena masih terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat penyaluran bantuan menjadi tidak merata. Sehingga, tujuan awal daripada adanya BPUM ini dikatakan belum tercapai. Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada masyarakat, harusnya Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini dapat diperoleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian saran juga ditujukan bagi pemerintah agar kembali mengkaji dan juga mengevaluasi peraturan yang dibuat karena masih terdapat celah-celah yang dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.