Analisis hukum Islam terhadap jual beli jalan desa dengan sistem tahunan oleh kepala dusun di Dusun Randegan Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Mojokerto

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik jual beli jalan desa di Dusun Randegan Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Mojokerto? dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli jalan desa di Dusun Randegan Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Mojokerto?. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Dan kemudian data diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data yaitu editing, organizing, analyzing. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan fenomena atau data yang diperoleh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian jual beli menurut Hukum Islam. Untuk mengetahui dasar hukum dalam Islam. Penulis menggunakan pendekatan berdasarkan al-Qur’an dan Hadist. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli jalan desa dengan sistem tahunan di Dusun Randegan adalah praktik jual beli yang mana dalam jual belinya memiliki syarat tenggang waktu yang terbatas. Jadi, jika batas waktu yang ditentukan sesuai perjanjian awal yaitu satu tahun sudah habis maka pembeli tidak berhak akan manfaat dari jalan desa karena batas pembelian sudah habis waktunya, dan dalam waktu satu tahun tersebut pembeli berhak memanfaatkan jalan desa tetapi pembeli tidak berhak menjualnya lagi kepada orang lain karena objeknya kembali lagi kepada Kepala Dusun. Bisa dikatakan jual beli dengan sistem ini masuk dalam kategori bai’ al-Wafa’ karena dilihat dari pengertian bai’ al-Wafa’ dan praktik jual beli jalan desa dengan sistem tahunan ini hampir sama. Tetapi, status hukum bai’ al-Wafa’ dalam Hukum Islam masih menjadi perdebatan ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan karena praktik jual beli ini pada jaman Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah ada, dan dalam jual belinya pun tidak membenarkan adanya suatu syarat. Oleh karena itu, praktik jual beli jalan desa dengan sistem tahunan ini tidak sesuai dengan teori dalam jual beli secara Hukum Islam. Akan tetapi, penulis menyampaikan pendapat jika jual beli jalan desa dengan sistem tahunan di Dusun Randegan ini status hukumnya boleh, namun untuk selanjutnya supaya jual beli jalan desa ini menggunakan akad sewa menyewa. Menurut kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberikan saran agar akad yang digunakan dalam jual beli jalan desa lebih diperjelas lagi, supaya kegiatan jual beli jalan desa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.