Urgensi pengawasan layanan konten melalui internet (Over The Top): perspektif hak asasi manusia

Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945. Putusan ini berasal dari gugatan INews TV dan RCTI yang mempermasalahkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 32 tentang penyiaran bahwasanya pasal 1 Angka 2 menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam aktivitas penyiaran, kedua lembaga ini diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan terikat UU Penyiaran, sedangkan Layanan Konten melalui internet (over the top) belum terikat dengan regulasi maupun aturan yang berlaku saat ini. Tujuan dalam penelitian ini menelaah untuk pengawasan layanan konten melalui internet (over the top) oleh KPI, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk pengawasan layanan konten melalui internet (over the top) oleh KPI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang merupakan penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu; (1) penambahan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada KPI dalam hal pengawasan layanan konten melalui internet (over the top); (2) Urgensi dari pengawasan layanan konten melalui internet perspektif HAM dalam hal ini erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dapat diimplementasikan bahwa internet sebagai media dalam menegakkan dan mempromosikan HAM, diantaranya berinformasi, berpendapat dan bereskpresi dengan mewujudkan universalitas dan kesetaraan, hak dan keadilan sosial, maka pengawasan dilakukan bukan membatasi HAM justru melindungi HAM.