Kompetensi pengadilan tata usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ide tentang konsep negara hukum lahir dari keinginan untuk membebaskan dari kekuasaan yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. dalam negara hukum tipologi rechtsstaat, menginginkan adanya pelaksanaan hukum administrasi secara efektif dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Undang-Undang No 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, karena hukum administrasi dianggap mampu memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Kompetensi absolut PTUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi ini menjadi berubah karena terdapat perluasan dan penambahan kompetensi oleh UUAP yang tidak diikuti perubahan terhadap UU PTUN. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Bagaimana Kompetensi PTUN Pasca Berlakunya UUAP ? dan Apakah Terjadi Disharmonisasi Kompetensi PTUN antara UU PTUN dan UUAP ? dengan menggunakan pendekatan teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori harmonisasi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan statute approach, historical approach, dan philosophycal approach. UUAP telah memperluas dan menambah kompetensi PTUN meliputi : Perluasan Makna KTUN, Penyelesaian sengketa setelah menempuh upaya administratif, Pengaturan mengenai permohonan fiktif positif, dan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tidak diikuti perubahan UU PTUN sehingga terdapat disharmonisasi yang mengakibatkan terjadinya overlapping kompetensi PTUN serta menimbulkan ambiguitas dalam segi penegakannya.