Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 tentang Bupati membentuk tim kabupaten dalam pemilihan perangkat desa: studi kasus di Kabupaten Bojonegoro

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Makahmah Agung No. 14/P/HUM/2018? Serta Bagaimana pertimbangan Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Makahmah Agung No. 14/P/HUM/2018? Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro) selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/2018 menegaskan bahwa Peraturan Daerah Bojonegoro No. 1 Tahun 2017 Bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa terkait Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa adalah kewenangan penuh daripada Pemerintahan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014. ketentuan daripada Perda Bojonegoro No. 1 Tahun 2017 ini sejatinya telah merugikan Pemerintahan Desa terkait bagaimana kriteria yang sesuai untuk pengisian Perangkat Desa untuk menunjang kemajuan Desa tersebut, sehingga dalam hakikatnya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya apalagi sampai menimnbulkan keadaan secara politis Bupati Bojonegoro memecat 6 Kepala Desa di Bojonegoro. Konsep Wazir Tanfidhiyyah dalam pemerintahan Islam jika disamakan dengan pemerintahan yang sekarang adalah bagaimana konsep Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang saat ini dalam objek skripsi penulis menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017. Kewenangan dalam Wazir Tanfhiyyah yang tidak hanya pelaksana daripada kebijakan khalifah akan tetapi dapat memberlakukan kebijaksanaan kebijaksanaan bersama dengan kepala Negara yang konsepnya membantu menangani segala urusan rakyat dan memelihara urusan rakyat.