Analisis fiqh siyasah dusturiyah dan undang-undang nomor 8 tahun 2011 terhadap keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam fungsi anggaran undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Skripsi ini menjawab dua rumusan pertanyaan: Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Fungsi Anggaran Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)?, serta Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Anggaran Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research. Teknik analisa data menggunakan data deskriptif kualitatif yang kemudian secara sistematis menyusun data tersebut menjadi data yang konkrit mengenai keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Anggaran UndangUndang Anggaran Pedapatan Dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyāsah Dustūriyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Fungsi Anggaran Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah diperbolehkan mengingat Dalam konteks Fiqh Siyāsah segala kebijakan untuk meweujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dijauhi dan dihindari. Ketika sebuah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya (yakni UUD 1945) dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga atau hak asasi manusia dapat dikatakan hal ini tidak sejalan dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratan bagi rakyat. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan yang mengandung kemaslahatan. Dalam hal pengujian UU APBN, selama mata anggaran dirasa tidak sesuai dengan yang sudah tertera di UUD 1945, menemukan adanya persoalan ketidakadilan, atau melanggar hak-hak rakyat, Mahkamah Konstitusi bukan menghapus mata anggaran tersebut, tetapi justru menambahkan mata anggaran tersebut agar sesuai dengan UUD 1945 atau tercapainya suatu keadilan. Karena itu, posisi Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai negative budgeter melainkan ada perluasan makna menjadi positive budgeter. Sebagai konsekuensi yuridis terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka menciptakan kepastian hukum sifat putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap dipertahankan. Upaya untuk mengaktualisasikan sifat putusan yang final dan binding Mahkamah Konstitusi terhadap proses legislasi yang baik, maka perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan undang-undang yang dibuat khususnya UU APBN yang telah dibuat oleh DPR terhadap UUD 1945. Ini juga dapat bertujuan untuk meminimalisir permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi serta untuk menjamin keselarasan antara undang-undang yang di buat dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.