Analisis Maq Āṣ Id Al - Shar Ī ’ Ah terhadap pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al - Mughni tentang wali nikah bagi anak temuan

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Maksud dari penelitian kepustakaan ialah menggunakan pengumpulan data pustaka, mebaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam menganilisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-deduktif yakni mendeskripsikan pendapat Ibnu Qudamah tentang praktek wali nikah bagi anak temuan kenudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu mengemukakan dalil umum wali nikah anak temuan lalu diikuti dengan pendekatan normatif sebagai pijakan untuk menelaah pendapat Ibnu Qudamah. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa anak temuan ( al - laqit } ) adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa. Menurut Ibnu Qudamah orang yang menemukan mempunyai hak sebagai wali nikah bagi anak temuan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Al- Mughni: “Apabila seorang menemukan anak temuan dan ia (orang yang menemukan) tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/sifat khianatnya) maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum dia dihukumi adil di dalam beberapa hukum, karena pada dasarnya orang muslim adalah adil. Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa walinikah bagi anak temuan tidak harus hakim (penguasa), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (multaqiṭ) menjadi wali nikah anak temuan. Dan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughi tentang wali nikah anak temuan adalah sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah karena lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya. Serta menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan yaitu psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan multaqiṭ (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah multaqiṭ. Hal tersebut sesuai dengan ajaran maqāṣid al-sharī’ah yaitu, Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berart perbuatannya itu terlarang, sebaliknya apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama, membawa kepada kebaikan dan berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan rumit.Saran untuk calon pengantin perempuan alangkah baiknya jika kita dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi wali sah untuk anak temuan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang di peruntukkan maka alangkah lebih baiknya wali yang bersangkutan yang berhak menikahinya.