Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 mengamanatkan pembentukan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menjadikan Kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan masyarakat yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan PATEN, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah: 1) bagaimana implementasi PATEN di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang; 2) apa saja hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan PATEN pada saat pandemi covid-19 di Kecamatan Jombang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.Temuan data penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance dan teori implementasi pelayanan publik yang digagas oleh George Edward III. Hasil analisis menunjukkan implementasi kebijakan PATEN di kecamatan Jombang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance diantaranya prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparasi, responsif, konsesus, keadilan dan kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi. Pun demikian empat faktor yang mempengaruhi kebijakan milik Edward III diantaranya communication, resource, disposition or attitude, burea ucratic structure telah terpenuni. Adapun hambatan dalam pelaksanaan PATEN di kecamatan Jombang pada saat pandemi covid-19 disebabkan salah satunya peralihan model pelayana dari offline menjadi online seperti masyarakat yang masih kesulitan menggunakan smartphone, selain itu adanya pembatasan jam pelayanan pada saat pandemi menjadi hambatan dalam pelayanan PATEN