Larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo: studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian dengan menghimpun data yang ada dilapangan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah diantaranya adalah, bagaimana alasan berlakunya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja CV Micro 2000 Taman Sidoarjo? Adapun jenis dari penelitian ini adalah kualitatif verifikatif, karena dalam penelitian ini berupaya menjelaskan suatu perjanjian kerja yang didalamnya memuat aturan untuk tidak menikah bagi pegawai yang masih terikat kontrak di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, serta menggali informasi lebih dalam terhadap objek yang tekait dengan penelitian. Sedangkan disebut verifikatif, karena penelitian ini menilai kesesuaian tersebut, terhadap hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, larangan menikah bagi pegawai kontrak yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo terdapat dalam Peraturan Perusahaan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo Nomor: 001/IT-PP-PWH-V/2016. Dalam hukum Islam batasan pernikahan disebut juga larangan-larangan menikah yang disebabkan oleh beberapa hal, namun terkait dengan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja, Islam tidak membahasnya. Akan tetapi apabila kita perhatikan dalam Al-Qur’an, banyak sekali ayat yang berisi tentang perintah untuk memenuhi suatu perjanjian yang telah kita buat, karena dalam perjanjian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas janji tersebut, hal ini sama halnya dengan perjanjian kerja tersebut oleh karena itu ini diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Sebaliknya dalam hukum positif yang ada di Indonesia, ini diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga apabila suatu perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja, maka perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, diharapkan bagi pimpinan perusahaan untuk dapat mempertahankan tersebut karena larangan menikah selama kontrak kerja memiliki dampak positif, khususnya bagi pegawai kontrak. Sedangkan bagi pegawai kontrak diharapkan dapat mematuhi yang telah disepakati, sehingga nantinya dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal.