Analisis siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019” untuk menjawab pernyataan tentang bagaimana analisis yuridis serta analisis siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research). Teknik analis data menggunakan deskriptif-analitik dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi ata yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Revsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hokum islam, yaitu siyasah dusturiyah (wilayah al-mazalim). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 19 Tahun 2019 memberikan implikasi terhadap kedudukan KPK yang menjadi bagian dari rumpun cabang kekuasaan pemerinatah (Auxiliary State Organ) serta mempertegas status kepegawaian KPK yang sebelumnya bukan ASN\ menjadi ASN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 pun telah mengamanatkan bahwa pengangkatan pegawai KPK merupakan hak yang tidak boleh dirugikan dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan. Kompetensi Mahkamah Konstitusi memiliki corak yang sama dengan wilayatul mazalim yang memiliki tugas untuk memutus dan memeriksa segala bentuk kezaliman yang ditimbulkan penguasa melalui kebijakannya. Faktanya, tetap ada beberapa pegawai KPK yang justru dinyatakan tidak lolos dan tidak dapat menjadi ASN karena tidak lolos TWK. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat setidaknya 75 pegawai KPK kehilangan status kepegawaiannya. Hal ini tentunya merugikan hak para pegawai KPK. Kondisi mencerminkan hilanganya unsur keadilan bagi kemaslahatan umat.