Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah sirrī dengan walī muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan

Skripsi ini adalah hasil penelitian terkait penyelesaian perkara isbat nikah sirrī dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di antaranya: 1) Bagaimana penyelesaian perkara isbat nikah sirrī dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah sirrī dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Bangkalan?. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara serta dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani perkara isbat nikah sirrī dengan wali muḥakkam dan putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl, selanjutnya disusun serta dianalisis hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masing-masing hakim dari kedua Pengadilan Agama memiliki pertimbangan sendiri dalam memutus perkara isbat nikah sirrī dengan wali muḥakkam. Penyelsaian perkara isbat nikah sirrī dengan wali muḥakkam di Pengadilan Agama Mojokerto menilai perkawinan sirrī dengan wali muḥakkam tidak sah secara hukum nasional dengan dasar pertimbangan yaitu pada pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah hanya terdiri wali nasab dan wali hakim. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memutuskan bahwa perkawinan tersebut disahkan karena tidak ada halangan bagi suami isteri tersebut untuk menikah dengan dasar pertimbangan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan isbat nikah tersebut sebagai keperluan mengurus akta kelahiran anak maka pandangan hakim sejalan dengan kaidah fiqih “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”. namun keputusan tersebut kurang tepat dikarenakan masih terdapat solusi lain yang lebih baik. Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang bisa diberikan penulis yaitu Kyai dan Tokoh Agama disuatu daerah serta masyarakat pada umumnya diharapkan bisa lebih mempertimbangkan lebih jauh baik sisi agama maupun hukum nasional yang berlaku, tidak sekedar secepatnya menikahkan seseorang, juga masyarakat harus taat dan mengikuti prosedur dan ketentuan perkawinan agar terhindar dari persoalan hukum yang mungkin akan terjadi kedepannya.