Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi yang tidak disepakati pada saat akad dan pembulatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah yakni: bagaimana praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?, dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara (interview). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan proses pengambilan keputusan dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu terkait pembulatan timbangan digital pada jual beli padi, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep jual beli dalam Hukum Islam sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan berlaku pada kasus lain yang serupa.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli tidak sah, karena terdapat salah satu syarat rukun jual beli yang tidak terpenuhi yakni tidak adanya kesepakatan pembulatan timbangan pada saat akad. Dalam hukum Islam jual beli tanpa adanya kesepakatan pembulatan timbangan pada saat akad berlangsung dinyatakan tidak sah. Selain itu praktik pembulatan timbangan pada jual beli padi di Desa Mojorayung belum menerapkan prinsip suka sama suka atau kerelaan. Kemudian berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli yang batal, karena terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka demi menerapkan hukum Islam dengan baik maka saran yang dapat penulis berikan adalah alangkah lebih baik jika bakul gabah sebagai pembeli menyampaikan atau menyepakati bersama petani terkait akan adanya pembulatan timbangan pada saat proses penimbangan. Selain itu, pembulatan timbangan seharusnya dilakukan berdasarkan aturan pembulatan yang berlaku.