Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 83/Ptd.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn tentang izin poligami

Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) adapun data penelitiannya dihimpun melalui studi dokumentasi (literature study). Selanjutnya, data-data yang sudah dihimpun tersebut, diolah serta dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif analisis, dengan menjawab pertanyaan pertama, yakni terkait bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn tentang izin poligami, beserta yang kedua yaitu bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya: pertama, dalam putusan PTA Surabaya mengizinkan Pembanding untuk melakukan poligami sebab telah terpenuhinya syarat alternatif dan komulatif dengan keterangan dan kesaksian yang berperkara serta saksi untuk melangsungkan poligami, adapun putusan PA Tuban menolak dengan sebab syarat alternatif tidak terpenuhi serta syarat komulatif dimana penghasilan Pemohon tidak sesuai standart KHL (Kebutuhan Hidup Layak) seorang lajang di Kab. Tuban apabila hendak berpoligami. Kedua,Analisis hukum islam pada putusan PTA Surabaya yakni mengabulkan banding untuk mengizinkan poligami dengan merujuk pada dalil kaidah fikhiyah yang artinya “Pelayan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan” sebagai naungan bagi masyarakat dalam mencari kemudahan atas hukum maupun atas kemaslahatannya. Dalam putusan PA Tuban menolak permohonan izin poligami serta memberikan dalil kaidah fikhiyah yang artinya “Menolak kemafsadatan itu lebih utama dibandingkan dengan meraih kemaslahatan itu sendiri” yang dikhawatirkan tidak terpenuhinya keluarga yang harmonis. Berlandaskan pada hasil penelitian yang tertera, saya memberikan saran: bahwasanya sebagai instansi pemerintah yang tugasnya menaungi masyarakat haruslah menetapkan ketentuan hukum dengan mendahulukan kesejahteraan warga negaranya.