Analisis hukum Islam terhadap pemberian izin poligami dengan alasan membantu calon istri tuna tungu: analisis putusan NO.0057/Pdt.g/2019/pa.mn

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu” (Analaisis Putusan Nomor.0057/pdt.G/2019/PA.MN). Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu dalam Putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN, serta Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan semua data yang dikaji, kemudian data disusun dengan rapi dan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Majelis Hakim Nomor.0057/pdt.G/2019/PA.MN. Selanjutnya data tersbut dianalisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan pola deduktif yaitu menggunakan teori-teori secara umum kemudian disimpulkan secara khusus ke Hukum Islam. Hasil penelitian Putusan Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN bahwa majelis hakim menimbang sudah terpenuhnya syarat kumulatif dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama, serta pemohon sanggup untuk berlaku adil, meski pemohon belum memenuhi syarat alternatif. Kedua, dalam agama Islam Membolehkan poligami, selain itu pemohon juga ingin membantu calon istri tuna rungu, apabila ditinjau dari kaidah fikih Jalbu Masālīḥ muqāddamun āla ḍarūl mafasid yang artinya menarik kebaikan dan menolak keburukan yakni, dengan memberikan izin poligami kepda pemohon selain membantu calon istri tuna rungu pemohon juga terhindar dari perbuatan zina, hal tersebut sesuai dengan hikmah poligami. Sejalan dengan kesimpulan, Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah kepada Majelis Hakim ketika memutuskan suatu hendaknya mengkaji secara mendalam apa yang menjadi subtansi dari hukum tersebut dan bagi masyarakat yang hendak berpoligai hendaknya difikirkan terlebih dahulu agar kedepannya tidak menimbulkan masalah.