Analisis Fiqh SiyaSah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual kemudian dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebutdianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini yaitu, dikabulkannya permohonan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Maluku Utara yang dilakukan di enam Desa serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Fiqh siya>sah telah menjelaskan mengenai hakim dalam meenetapkan suatu perkara meskipun secara konstitusi fiqh siyasah tidak disebutkan, namun secara substansional kualifikasi mengenai kehakiman menurut fiqh siyasah telah diwakili oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilu yang putusannya bersifat final mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.