Analisis yuridis putusan DKPP tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu: Studi putusan No.257 anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, Apa argumentasi hukum dalam putusan DKPP Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019. Kedua, Bagaimana akibat hukum tindakan asusila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis normatif (normative legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan kasus (case aprroach). Pendekatan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu. Penulis juga menggunakan pendekatan Case Approach dimana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam kasus ini, DKPP menyalai wewenang dimana kasus asusila yang bukan menjadi ranah etik ditangani oleh DKPP. Tidak adanya ketentuan pelanggaran atau jenis pelanggaran yang mendapatkan sanksi pemberhentian atau teguran, sehingga dalam memutus suatu perkara sangatlah politis. Dalam peraturan DKPP tidak ada penjelasan yang kongkrit atas penjelasan etik. Pasal yang digunakan oleh DKPP dalam putusan No. 257-PKE-DKPP/VIII/2019 kurang tepat, dimana persoalan asusila tidak diataur dalam Peraturan DKPP dan bukan ranah DKPP.