Analisis UU nomor 4 tahun 1996 dan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pertimbangan hakim mengenai brang jaminan dalam putusan nomor 1468/Pdt,G/2019/PA.Po

Fernanda, Youngky (2021) Analisis UU nomor 4 tahun 1996 dan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pertimbangan hakim mengenai brang jaminan dalam putusan nomor 1468/Pdt,G/2019/PA.Po. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[thumbnail of Youngky Fernanda_C92217114.pdf] Text
Youngky Fernanda_C92217114.pdf

Download (3MB)

Abstract

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yuridis.Kesimpulan dari hasil penelitian ini pertama, dalam duduk perkara pihak Penggugat merasa dirugikan karena eksekusi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I cacat formil dan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum. sehingga Majelis Hakim dengan menggunakan pertimbangan pasal 1365 KUHPer, Doktrin hukum, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal 181 HIR, telah cukup pertimbangan hukum sehingga dalam hal ini tuduhan Tergugat I melakukan PMH adalah tidak tidak terbukti kebenarannya dan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1996 putusan nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po telah cukup pertimbangan hukum akan tetapi masih belum memenuhi prinsip yang ada pada pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa eksekusi hak tanggungan haruslah ditetapkan dengan harga yang saling menguntungkan para pihak, Sedangkan menurut hukum Islam eksekusi barang jaminan yang dengan limit nilai harga dibawah pasaran dan dilakukan sebelum jatuh tempo adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Sesuai dengan kesimpulan di atas maka pertama lembaga keuangan syariah haruslah selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak dengan Asas keadilan dan Asan kemanfaatan sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, Kedua, lembaga peradilan Agama haruslah selalu menggali kandungan norma-norma hukum yang ada pada fatwa DSN-MUI dan kumpulan hukum islam lainya, ketiga bagi pemerintahan atau lembaga terkait untuk menerbitkan pedoman lelang syariah demi memenuhi kebutuhan umat muslim ndonesia, dan kelima bagi nasabah agar selalu mempertimbangkan dan mengerti fungsi akad yang ditawarkan oleh bank syariah.

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined])
Uncontrolled Keywords: Barang jaminan; EKsekusi barang jaminan;Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000; UU Nomor 4 Tahun 1996.
Subjects: Ekonomi Islam
Hukum > Hukum Acara Perdata
Hukum > Hukum Perdata Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Youngky Fernanda
Date Deposited: 07 Dec 2021 02:55
Last Modified: 07 Dec 2021 02:55
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51258

Actions (login required)

View Item
View Item