Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang Hadanah oleh Istri yang Murtad sedangkan Suami Berselingkuh

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan diuraikannya terlebih dahulu putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang hadanah oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh baru kemudian dianalisis hukum Islam dengan metode sadd al-dhari’ah. Dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, berdasarkan keterangan bukti-bukti di persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan hak hadanah atas anaknya dan hak asuh anak dalam perkara ini diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kedua, apabila dianalisis menggunakan perspektif sadd al-dhari’ah, dalam perkara ini kedua orang tua anak tersebut sudah memiliki cacat hukum yaitu istri sudah murtad sedangkan suami telah berselingkuh, apabila anak tersebut ikut ibunya maka agama anak tersebut yang terancam sedangkan apabila anak tersebut ikut ayahnya maka keselamatan anak tersebut yang terancam. Jadi cara menutup serta mencegah agar hifz al-nafs dan hifzal-din anak tersebut tidak terabaikan dan tetap terjaga adalah hak asuh anak diberikan kepada kedua orang tua Pemohon yang beragama Islam karena kedua orang tua Pemohon juga akrab dan sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan uraian di atas, perlu ada pengkajian yang lebih mendalam lagi khususnya tentang perkara hadanah, agar keputusan yang akan ditetapkan oleh Hakim selain sesuai dengan syariat Islam juga tetap memperhatikan kepentingan si anak baik dari jasmani maupun rohaninya sehingga kedepannya tidak menimbulkan mafsadat bagi pihak yang bersangkutan.