Konflik norma dalam penyelenggaraan Pemilu di NAD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau Doctrinal, yang menggunakan tiga pendekatan yakni: pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan sejarah (Historical approach), dan pendekatan komparatif (Comparatif approach). Sumber bahan Hukum pada penelitian ini di peroleh dari bahan hukum primer (perundang-undangan) dan sumber bahan Hukum sekunder (buku-buku dan jurnal), serta menggunakan metode Analisis Kualitatif dalam menjabarkan perundang-undangan dan konflik norma penyelenggaraan Pemilu di Aceh tersebut.Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil penelitian sebagaimana berikut: pertama, Status kekhususan Aceh telah memberikan implikasi terhadap peraturan penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Implikasi tersebut adalah Anggota KIP Aceh, Jumlah anggota KIP Aceh, metode rekrutmen anggotanya dan anggota Panwaslih, Jumlah anggota serta rekrutmen anggotanya diusulkan oleh masyarakat Aceh melalui DPRA atau DPRK, sehingga anggota KIP Aceh berjumlah tujuh orang, anggota KIP kabupaten atau kota berjumlah lima orang yang berasal dari unsur masyarakat dan Anggota panitia pengawas pemilihan masing-masing sebanyak lima orang. kemudian DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.Kedua, Penyelesaian konflik norma atau pertentangan tentang penyelenggaraan pemilu di Aceh dapat diselesaikan dengan Preferensi. Berdasarkan asas preferensi tersebut peraturan penyelenggaraan Pemilu di Aceh oleh Komisi Independen Aceh (KIP) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh yang meliputi jumlah anggota KIP, nomenklatur nama dan metode rekrutmen anggotanya serta keanggotaan, jumlah dan pengusulan Panwaslih tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.