Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil Perkawinan Sirri

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan memakai teknik pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan yang berhubungan dengan penetapan tersebut. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penulis mengambil berbagai teori-teori yang sifatnya umum setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi sesuai dengan salinan penetapan Pengadilan Agama nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa yang terjadi majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri telah memberikan keputusan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri yang fasakh nasabnya jatuh kepada kedua orangtuanya. Meskipun pernikahannya fasakh tetapi dengan berbagai pertimbangan dan beberapa alat bukti yang ditetapkan. Dalam penetapan ini hakim membuat rujukan sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diganti dengan penjelasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan rujukan kitab fiqih yang mana dalam hal ini tidak ada masalah dalam pernikahannya karena pernikahan dilakukan berdasarkan rukun dan syaat yag terpenuhi hanya saja menurut hukum positif apabila tidak dicatatkan di KUA pernikahannya tidak sah atau tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Selain itu juga memperhatikan asas keadilan bagi kedua pemohon agar si anak tetap memperoleh hak anaknya.Dari kesimpulan yang dapat penulis paparkan, disarankan kepada seluruh pihak terutama Pengadilan Agama mempertegas kembali mengenai asal usul anak yang disebabkan karena kelalaian orang tua yaitu pernikahan poliandri secara prosedur dengan baik dan benar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan juga terkhusus untuk majelis hakim agar mempertegas kembali dampak yang terjadi ketika seseorang enggan melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.