Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 tahun 2020 tentang pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/ atau lembaga pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik

Peraturan yang dibuat oleh bupati gresik untuk melakukan pembelajaran secara daring tentunya tidak berjalan dengan semestinnya, karena pada kenyataannya Ds. Campurejo melakukan pembelajaran secara luring, padahal sudah ditetapkan Ds. Campurejo merupakan desa yang berstatus zona merah.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sociological jurisprudence. Dimana pemrintah membuat aturan untuk melakukan pembelajaran secara daring, pada kenyataannya dilakukan secara luring. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun observasi, kebijakan sekolah untuk melakukan pembelajarn secara tatap muka langsung karena orang tua sedikit ada kesulitan untuk membimbing anaknya melakukan dengan cara daring, dan juga biasannya juga orang tua banyak yang sibuk terhadap pekerjaan masing-masing, membuat anaknya tidak ada pengawasan dalam melakukan pembelajaran daring, dan juga ada beberapa yang tidak memliki gatget untuk melakukan daring. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Ketentuan tentang pembatasan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana diatur Perbup Gresik No 12 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya ternyata ada ketidaksesuaian karena terdapat beberapa sekolah di desa Campurejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik yang melaksanakan pembelajaran secara bergantian antara pembelajaran daring dengan luring. Dan juga kondisi orang tua yang bekerja penuh waktu, tidak menguasai materi pembelajaran serta ketidaksediaan gadget, menjadikan alasan untuk dilakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung (luring).