Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penghapusan pengemis anak di Sidoarjo dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Sociological jurisprudance. Pendekatan potivistik ilmu hukum empirik menurut Philipus M. Hadjon melihat objek secara langsung menentukan tempat dan koresponden yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siya<sah Terhadap Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupaten Sidoarjo serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pola pikir deduktif. Data yang dipaparkan yang berkaitan dengan Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah menggunakan konsep hak dan kewajiban warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan impelemntasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupatem Sidoarjo dengan upaya dalam hal ini membentuk Kota Layak Anak dan Program Rehabilitasi Sosial Anak oleh Dinas Sosial. Namun pada kenyataannya angka peningkatan pengemis anak di Kabupaten Sidoarjo masih tinggi terlihat dari data terakhir menunjukkan pengengemis anak berjumlah 43 anak. Tujuan dari Kota Layak Anak masih belum maksimal terjalankan dalam upaya penghapusan keberadaan pengemis anak atau anak dengan pekerjaan berat. Pemerintah kabupaten Sidoarjo harus segera menjalankan aturan baik peraturan daerah mengenai kemiskinan terkait pemberian sekolah gratis bagi masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan hadir untuk melindungi hak-hak anak bagi tumbuh dan kembangnya. Serta mendukung upaya rehabilitasi sosial di UPT Panti Sosial Bina Remaja di Jombang.