Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur dan media internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif serta pola pikir deduktif. Selanjutnya akan disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu fiqh siyasah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa bahwasannya kode etik penting bagi profesi hukum. Jaksa yang telah melanggar peraturan kode etik akan diberikan sanksi berupa tindakan administratif sesuai dengan pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Ditinjau dalam konteks fiqh siyasah terhadap pelanggaran kode etik jaksa termasuk dalam wewenang wilayah al-mazalim yang harus menyelidiki agar menjalankan profesi dengan adil serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil dalam menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar aturan yang ada. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Komisi Kejaksaan dalam melakukan tugas mengawasi dan menilai kinerja jaksa untuk lebih cermat dan lebih teliti dalam memberikan pengawasan terhadap etika perilaku jaksa. Apabila jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku jaksa maka pemberian sanksi terhadap jaksa seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat.