Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 menurut peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Tentang bagaimana Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 , berbicara mengenai Pilkada, tidak luput dengan pembahasan perihal Kampanye, yang mana kedua hal ini saling berkaitan, dan penulis mengerucutkan pembahasan mengenai mekanisme Kampanye yang didalamnya selalu ada Pelanggaran perihal dalam cara berkampanye yakni mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 yang dalam Konsep Siya>sah Dusturiyah disebut Imamah yang berkewajiban Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.. Kebijakan mengenai mekanisme dan penyelesaian dalam permasalahan Pemasangan Alat Peraga Kampanye diterbitkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, secara konsep Siyasah Dusturiyah Bawaslu termasuk lembaga Imamah yang tugasnya menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan. Penulis memberikan saran bahwa dalam kebijakan mengenai Mekanisme dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye perlu diberikan sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh elemen masyarakat, karena ini menyangkut estetika dan keindahan wilayah masyarakat itu sendiri, bahwa pada kebijakan bawaslu ini hanya mengatur tata cara mekanisme pemasangan alat peraga kampanye. Dan perlunya penindakan yang tegas dalam pelanggaran perihal pemasangan alat peraga kampanye.